JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting sebagai tersangka bersama empat orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (26/6/2025).
Empat orang tersebut Kepala UPTD Gn. Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HEL selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN.
Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025) mengatakan, pihaknya melakukan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan proyek-proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
Disebutkan Asep, OTT berawal dari aduan masyarakat. Diduga terjadi suap terkait pengerjaan proyek jalan dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.
Selanjutnya KPK menindaklanjuti dan mengamankan 6 orang beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp231 juta.
“Setelah diperiksa secara intensif, 1 orang belum memiliki bukti kuat untuk dilakukan penahanan dan dijadikan saksi. Namun jika nanti ditelusuri kembali dan ada ditemukan bukti-bukti, bisa dilakukan penahanan,” jelasnya.
Asep menambahkan, ada dua kegiatan tangkap tangan yang berlangsung pada Kamis (26/6/2025) malam yakni terkait dengan proyek-proyek Pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yaitu Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp56,5 miliar; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp17,5 miliar; Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025;. Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025.
Selanjutnya kegiatan tangkap tangan kedua, terkait dengan proyek-proyek
Pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN)
Wilayah 1 Sumatera Utara, yaitu proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp96 miliar; proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru- Sipiongot, dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.
“Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp231,8 miliar. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya,” ujarnya.
Dia menyebutkan, kronologis perkara tersebut pada 22 April 2025, KIR bersama dengan Topan Ginting dan RES melakukan survey offroad di daerah Desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan.
Topan kemudian memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan/penyedia, tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada Proyek pembangunan jalan Sipiongot
Batas Labusel dan Proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan total nilai kedua proyek tersebut sebesar Rp157,8 miliar.
KIR kemudian dihubungi oleh RES yang memberitahukan bahwa pada
bulan Juni 2025 akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta KIR
menindaklanjutinya dan memasukkan penawaran. Pada tanggal 23 s.d. 26 Juni 2025, KIR kemudian memerintahkan stafnya
untuk berkoordinasi dengan RES dan staf UPTD untuk mempersiapkan
hal-hal teknis sehubungan dengan proses e-catalog.
Selanjutnya KIR bersama-sama RES dan staf UPTD mengatur proses ecatalog sehingga PT DGN dapat menang proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel.
“Untuk proyek lainnya disarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok,” kata Asep.
Pengaturan proses e-catalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut tersebut, katanya, terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES, yang dilakukan melalui transfer rekening. Selain itu juga diduga terdapat penerimaan lainnya oleh Topan Ginting dari KIR dan RAY melalui perantara.
Proyek Pembangunan Jalan di Satker PJN Wilayah 1
Sementara kronologi perkara terkait proyek
Pembangunan jalan di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara melibatkan, HEL selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, KIR Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku
anaknya KIR, adalah Direktur PT RN.
KIR dan RAY mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2023 s.d. saat ini, antara lain Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI tahun 2023
dengan nilai proyek sebesar Rp56,5 miliar (Rp56.534.470.100,00), dengan pelaksana proyek PT DNG; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024
dengan nilai proyek sebesar Rp17,5 miliar (Rp17.584.905.519,70) dengan pelaksana proyek PT DNG; Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan
Penanganan Longsoran tahun 2025, dengan pelaksana proyek PT DNG; Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua Sp. Pal XI tahun 2025, dengan pelaksana proyek PT RN.
HEL telah menerima sejumlah uang dari Sdr. KIR dan RAY sebesar Rp120 juta dalam kurun waktu Maret 2024 s.d. Juni 2025. Penerimaan uang tersebut adalah karena HEL telah melakukan pengaturan proses e-catalog untuk pekerjaan di Satker Wilayah I BPPJN
Prov. Sumut, sehingga PT DNG dan PT RN terpilih sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.
Sehingga dari dua konstruksi perkara tersebut diduga KIR dan RAY, selaku pihak pemberi dalam dua perkara, yaitu terkait
proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.
Sementara Topan Ginting dan RES, selaku pihak penerima terkait proyek di Dinas PUPR
Provinsi Sumatera Utara; HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.
Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek
tersebut. “Seluruhnya sebesar Rp2 Miliar,” sebutnya.
KIR dan RAY disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b
atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sedangkan Topan Ginting, RES, dan HEL disangkakan telah melanggar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
KPK melakukan penahanan terhadap Tersangka Topan Ginting, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni s.d 17 Juli 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
(trs)
