MEDAN. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut terus melakukan berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka kesempatan magang kerja, baik nasional maupun internasional ke Jepang.
“Program magang ada yang di dalam negeri dan ada yang magang ke luar negeri yakni ke Jepang. Kesempatan ini kita buka untuk mengurangi angka penangguran di Sumatera Utara,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut, Yuliani Siregar, Kamis (19/2/2026).
Yuliani menjelaskan, program magang kerja di dalam negeri merupakan program magang nasional yang menjadi salah satu asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan telah dimulai sejak 2025. Di Sumatera Utara, melalui program ini sebanyak 2.800 tenaga kerja telah terserap bekerja di berbagai perusahaan dan rumah sakit.
Untuk mengikuti program tersebut, pencari kerja mendaftar melalui aplikasi milik Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu maganghub.kemenaker.go.id. Selanjutnya, peserta akan melalui proses seleksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta yang lolos akan diumumkan dan ditempatkan di perusahaan yang telah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).
“Yang lolos akan bekerja di perusahaan yang sudah ditentukan selama 6 bulan, dan seluruh biaya magang ditanggung oleh negara. Setelah itu kita berharap dia bisa tetap melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut,” kata Yuliani.
Selain magang nasional, Disnaker Sumut juga membuka program magang ke Jepang melalui kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang (IM Jepang). Program ini dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada April dan September, dengan kuota masing-masing gelombang sebanyak 200 orang. Pendaftaran untuk gelombang April telah dibuka dan dapat dilakukan langsung di kantor Disnaker Sumut.
Peserta akan diseleksi berdasarkan kemampuan akademik seperti matematika, kemampuan fisik, serta kemampuan berbahasa Jepang. “Untuk magang kerja melalui seleksi Disnaker tidak dipungut biaya apapun, baik saat pengujiannya maupun pelatihannya nanti, karena setelah dinyatakan lolos di tingkat pusat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya mereka di Jepang akan ditanggung oleh perusahaan yang menerima magang,” terang Yuliani.
Masyarakat juga dapat mengikuti program magang ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Saat ini terdapat 40 LPK terdaftar di Sumut, namun hanya 11 LPK yang memiliki kewenangan mengirim peserta magang ke Jepang. Melalui jalur ini, peserta menanggung biaya sendiri sebesar Rp42 juta yang mencakup biaya keberangkatan, pelatihan, dan kemahiran bahasa Jepang.
“Selama ini masyarakat kita yang berkeinginan magang ke Jepang rata-rata dari kalangan menengah ke bawah. Kita sampaikan ke pak Gubernur bagaimana agar Pemprov Sumut melalui Bank Sumut dapat mengucurkan KUR untuk masyarakat yang akan magang ke Jepang melalui LPK,” katanya.
Disnaker Sumut telah berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk membahas formulasi pinjaman yang tepat. “Saat ini sedang dalam pembahasan mekanismenya bagaimana, penjaminnya seperti apa, jangan sampai nanti kredit macet. Kita berharap dari pinjaman ini anak-anak yang mau magang bisa berangkat ke Jepang, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran kita di Sumut,” ujar Yuliani, seraya menyebutkan bahwa skema serupa telah diterapkan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur.
Program magang dinilai efektif menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Saat ini jumlah pengangguran tercatat sebanyak 448 ribu orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 458 ribu orang. Peserta magang ke Jepang selama tiga hingga lima tahun diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan keterampilan yang meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Kita berharap apa yang mereka peroleh di Jepang dapat dikembangkan di Sumatera Utara, seperti sistem pertanian, sehingga Sumut juga bisa bangkit. Ada alumni yang sudah magang ke Jepang, kembali ke Sumut dan bekerjasama dengan kelompok tani di Tapanuli Utara, mereka sukses mengembangkan pertanian cabai,” katanya.
Ke depan, Disnaker bersama Dinas Pendidikan dan LPK akan memberikan pembekalan awal terkait program magang Jepang kepada siswa SMA dan SMK di Sumut. “Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan nanti kita akan sosialisasi bersama LPK ke SMA/SMK apa yang harus dilakukan siswa sejak dini jika ingin magang ke Jepang, karena selama ini masyarakat yang ingin magang belum mendapatkan pembekalan sejak di sekolah,” ujar Yuliani.
(TRS)
