Medan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut terus berkolaborasi mewujudkan rasa aman dan tertib di masyarakat, sebagai fondasi menuju Sumut yang maju, unggul, dan berkelanjutan. Antara lain melalui pelaksanaan Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE)
Hal tersebut disampaikan Bobby Afif Nasution saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Whisnu Hermawan Februanto di Ruang Rapat Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomo 30 Medan, Kamis (10/4/2025).
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumut. Kita memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas, dan stabilitas hanya bisa terwujud jika keamanan terjaga dengan baik,” kata Bobby Nasution.
Program PRESTICE merupakan inisiatif Pemprov Sumut untuk menghadirkan sistem penyelesaian hukum yang lebih adil, humanis, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Program ini bertujuan mencegah kriminalisasi yang berlebihan, memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta menyelesaikan konflik sosial melalui mediasi dan pendekatan damai.
PRESTICE akan dijalankan melalui pembentukan satuan tugas lintas instansi, termasuk aparat hukum, tokoh masyarakat, dan advokat, serta didukung oleh klinik hukum gratis dan layanan pengaduan online-offline.
“Diharapkan, program ini mampu menurunkan ketegangan sosial, mengurangi praktik pungli, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” kata Bobby Nasution.
Program ini dirancang untuk mulai berjalan secara penuh pada Januari 2026, sebagai bagian dari komitmen Sumut untuk membangun keadilan yang merata dan menyentuh seluruh lapisan warga.
Disampaikan juga, program PRESTICE merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Selain itu ada juga Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian (JAGA KOMPER), Program Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal dan Solutif” (CERDAS), dan Program Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI).
Sementara itu, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan peran Polda Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Sumut. Whisnu memaparkan sejumlah data terkait inflasi Sumut, ekspor Sumut, memastikan stok kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), hingga sektor pariwisata di Sumut.
Untuk itu, Polda Sumut telah melakukan upaya preemtif, preventif, dan refresif. Satgas Pangan Polri juga melakukan upaya represif (Gakkum) sebagai ultimum remedium, tanpa mengganggu alur distribusi maupun ketersediaan stok di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar serta memastikan bahan pokok tetap tersedia dan terjangkau oleh masyarakat tanpa menimbulkan gangguan pada rantai distribusi.
Turut hadir pada saat itu Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Effendy Pohan, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, dan sejumlah pimpinan OPD dan jajaran Polda Sumut.
(mdc/mz)
