Transatu.com – Panyabungan. Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution meminta kepala desa di kabupaten ini untuk mengimbau masyarakat agar mengelola lahan tidur di desa-desa demi mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demikian disampaikan bupati saat memberikan arahan kepada pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam acara halal bihalal instansi tersebut, Rabu (9/4/2025).
“Kepada masyarakat, terutama para kepala desa ambil peluang ini, bagaimana supaya lahan-lahan di desa masing-masing bisa dioptimalkan untuk menyiapkan kebutuhan Makan Bergizi Gratis, apakah nanti menyiapkan jagung, kedelai, sayur, atau buah-buahan,” katanya.
Bupati menjelaskan, efisiensi anggaran bukan berarti meniadakan anggaran, tetapi menggeser dana yang tersedia untuk program prioritas Presiden Prabowo. Melalui program MBG, lanjut bupati, nantinya akan ada uang cash yang mengalir dari pusat ke daerah.
“Di satu sisi berkurang diproses pembangunan infrastruktur, irigasi, tapi di sisi lain ada nanti uang masuk ke Madina ini, uang fresh, uang cash, yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan makan bergizi,” sebutnya.
Bupati Saipullah mengakui efisiensi anggaran yang berlaku saat ini berdampak pada pembangunan fisik yang selama ini ditangani Dinas PUPR. Namun, bupati berjanji akan mengupayakan agar potongan anggaran di dinas tersebut dikurangi demi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Lebih lanjut, bupati mengaku akan mencari jalan lain untuk mendapatkan anggaran pembagunan fisik, baik itu berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Kementerian PUPR, maupun anggota DPR RI. “Untuk bagaimana nanti paket-paket pekerjaan yang ada di kementerian di tahun ini bida didapatkan,” lanjut dia.
Pembangunan jalan, tambah dia, merupakan bentuk dukungan juga terhadap program MBG. Sebab, di Madina masih banyak ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan sehingga akan memperlambat penyaluran paket makanan ke sekolah-sekolah.
Di sisi lain, Bupati Saipullah menekankan kepada masyarakat agar memutus stigma adanya perbedaan perlakuan pembangunan daerah Pantai Barat dan Mandailing Godang. “Saya masih mendengar bahwa seolah-olah Pantai Barat itu didegradasi atau posisinya ada di bawah dan berbeda dengan Mandailing Godang,” terang dia.
Stigma tersebut, kata bupati, harus dihapuskan karena pembangunan sudah mulai merata. Terbukti dalam beberapa tahun belakangan porsi anggaran pembangunan yang digelontorkan ke daerah tersebut cukup besar.
(mdc/mdz)
