Transatu.com – Medan. Jurnalis senior Choking Susilo Sakeh angkat bicara terkait siswa SMP Panca Budi Medan yang sempat dilarang ikut ujian karena menunggak uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Dia menilai respon cepat Wali Kota Medan memerintahkan bawahannya mengecek perihal tunggakan murid tersebut cuma omon- omon belaka.
“Berarti gercepnya Wali Kota Rico Waas kemarin tak menyelesaikan masalah si anak yang menunggak SPP. Jadi turun tangannya Wali Kota itu untuk apa? Buktinya orang tua murid masih terus ditagih dan disuruh buat pernyataan untuk segera melunasi tunggakan. Saya pikir Wali Kota ada bantu (melunasi),” sebut Choking, usai mendengar langsung curahan hati orang tua siswa, Robby Cahyadi, Jumat (7/5/2026) di Kede Kopi dekat Masjid Aljihad Jalan Abdullah Lubis, Medan.
Mantan Ketua Panwaslu Sumut (sekarang Bawaslu) ini juga mengatakan, Wali Kota dan pihak sekolah harusnya membantu mencarikan solusi.
” Sekolah dan Wali Kota harusnya dapat membantu mencari solusi bagi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap para siswanya yang orangtuanya sedang kesulitan secara ekonomi,” ucap Choking.
Jika ternyata orangtua siswa tersebut tidak bisa melunasi uang SPP beberapa bulan karena ketidakmampuannya, maka hal ini harusnya dibicarakan baik-baik. “Sekolah juga harusnya bisa berkoordinasi dengan pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan setempat agar mencarikan jalan keluar,” ujar Choking lagi.
Selain itu, pihak sekolah juga bisa berkomunikasi dengan para orangtua lainnya melalui komite sekolah sehingga bisa dicarikan solusi.
“Misalnya dengan mencarikan orangtua asuh atau bantuan beberapa orangtua yang mampu melalui program subsisi silang untuk siswa yang orangtuanya sedang kesulitan secara ekonomi,” tutur Choking.
Untuk diketahui, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, disiarkan langsung turun tangan menindaklanjuti persoalan siswa yang tidak bisa ikut ujian sekolah karena menunggak uang SPP.
Rico akan mendiskusikan hal tersebut dengan jajarannya agar siswa yang dimaksud bisa ikut ujian. Pihaknya juga meminta agar semua jajarannya untuk memeriksa keadaan siswa di wilayah masing-masing.
Rico juga menginformasikan, dari hasil penelusuran pihaknya ke SMP Swasta Panca Budi Jalan Gatot Subroto Medan, telah didapati kata sepakat antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Intinya, siswa yang sempat dilarang ikut ujian diperbolehkan ujian.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa seorang siswa SMP Panca Budi Kelas 9 Reguler 3, MRC, diberita disamarkan menjadi Dian, dilarang ikut ujian karena menunggak uang sekolah. Pihak sekolah melarang MRC ujian meski orang tua sudah mengajukan permohonan keringanan mencicil tunggakan.
“Sampai semalam saya terus diteleponi guru SMP Pancabudi untuk datang ke sekolah dan buat surat pernyataan terkait pelunasan uang SPP anak saya. Padahal sudah saya bilang Senin (11/05/2026) mau datang ke sekolah. Kalau saya ada uang, sudah pasti saya cicil. Tapi sampai sekarang, memang belum ada,”ucap Robby sambil menundukkan kepala.
Dia juga menambahkan, respon Walikota Medan terhadap tunggakan SPP anaknya, belum memberikan solusi berarti. Dia tetap dikejar untuk membuat pernyataan segera melakukan pelunasan.
Sementara manajemen Perguruan Panca Budi mengaku tetap berkomitmen terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. “Perguruan Panca Budi senantiasa menjunjung tinggi hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti evaluasi belajar (ujian). Kami tegaskan bahwa kebijakan sekolah tidak pernah bermaksud memutus akses ujian siswa semata-mata karena kendala finansial,” demikian rilis resmi Kordinator Panca Budi, Ronny Irwanto SS Mpd, Selasa (5/5/2026).
Panca Budi juga menuliskan bahwa sekolah memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang memberikan dispensasi bagi keluarga yang memiliki kendala dalam pelunasan SPP. Siswa diperbolehkan mengikuti ujian sepenuhnya apabila orang tua/wali murid hadir ke sekolah untuk memberikan Surat Pernyataan atau komitmen penyelesaian administrasi. Hal ini merupakan bentuk komunikasi dan tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan orang tua.
“Kami tetap membuka pintu komunikasi seluas-luasnya bagi orang tua siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan kendala administrasi ini secara kekeluargaan agar siswa dapat kembali fokus mengikuti kegiatan akademik,” tulis Ronny.
(TRS/rel)
