MEDAN – Kuasa hukum PT Pataka Karya Sentosa, Dian Hardian Silalahi, SH., MH., melayangkan surat permohonan resmi kepada Kapolri, Jaksa Agung RI, Kapolda Sumatera Utara, serta Satgas Nasional Anti Mafia Tanah, terkait kasus dugaan penyerobotan lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh 48 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Kamis (24/07/2025).
Surat bernomor 025/PERMOHONAN/LAND-PATAKA/VII/2025 tersebut menyatakan bahwa para penggarap telah menguasai lahan secara melawan hukum, meskipun objek tanah telah bersertifikat resmi dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan.
“Kami meminta penindakan tegas terhadap para pelaku dan aktor intelektual di balik penggarapan ini. Negara tidak boleh tunduk pada pelanggaran hukum yang sistematis,” tegas Dian dalam keterangannya.
Mediasi Digelar, Warga Gagal Tunjukkan Legalitas
Mediasi antara perusahaan dan 48 KK telah digelar pada 23 Juli 2025 di Aula Kantor Lurah Mabar Hilir, yang turut dihadiri unsur Forkopimda. Namun hasilnya dinilai mengecewakan. Dari 48 KK, hanya tiga yang mampu menunjukkan dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) lama yang diterbitkan pada tahun 1955 dan 1976. Dokumen-dokumen itu pun masih dalam tahap verifikasi. Selebihnya, warga tidak dapat menunjukkan legalitas apa pun atas lahan yang mereka tempati.
PT Pataka: Ada Itikad Baik, Tapi Hukum Harus Tegak
Pihak perusahaan menyatakan siap memberikan tali asih kepada warga yang dapat membuktikan kepemilikan sah atas tanah, sepanjang dokumen tersebut diterbitkan setelah HGB resmi terbit. Namun demikian, perusahaan menegaskan sikapnya:
“Tanpa legalitas, itu penyerobotan. Kami datang dengan itikad baik, tapi tidak akan membiarkan hak kami dilanggar,” ujar perwakilan PT Pataka dalam mediasi tersebut.
Laporan Sudah Masuk, Tapi Belum Ada Penindakan
Kuasa hukum PT Pataka juga menyoroti lambannya penanganan Laporan Polisi No. LP/182/IV/2024/SPKT tertanggal 6 April 2024, terkait kasus ini. Mereka mendesak agar pihak kepolisian segera bertindak profesional dan mengusut tuntas aktor intelektual yang diduga berada di balik aksi penguasaan lahan oleh warga.
Dasar Hukum yang Ditegaskan
Surat permohonan tersebut mengutip sejumlah dasar hukum, antara lain:
- Pasal 385 KUHP (Penyerobotan lahan)
- Pasal 167 KUHP (Memasuki pekarangan tanpa izin)
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016
- SE Kapolri No. SE/1/I/2021 (Terkait Mafia Tanah)
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018
Tuntutan: Bongkar Mafia Tanah di Medan Deli
Dalam suratnya, Dian Hardian Silalahi mendesak agar Kapolri, Kapolda Sumut, dan Satgas Anti Mafia Tanah Nasional segera:
- Menindak 48 KK yang menduduki tanah tanpa hak
- Mengungkap aktor intelektual di balik aksi tersebut
- Menyita dan memverifikasi keabsahan dokumen SKT yang digunakan
- Membentuk tim investigasi gabungan bersama BPN, Kejaksaan, dan Polri
Presiden dan DPR RI Juga Ditembusi
Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Komisi III DPR RI, Menteri ATR/BPN, Komnas HAM, Ombudsman, serta sejumlah pejabat daerah, unsur militer, dan media.
“Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan segelintir elite. Ini tentang keadilan agraria dan penegakan hukum di negeri ini,” tutup Dian. (Red)