Medan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Terutama saat memasuki musim penghujan saat ini.
Hal ini disampaikan Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih, dalam konferensi pers terkait Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/10/2025).
Menurut Tuahta, fokus utama kerja BPBD mencakup tiga hal, yaitu kesiapsiagaan, penanganan saat terjadi bencana, dan penanganan pascabencana, termasuk kerja sama dalam penanggulangan.
”Saat ini kita masuk dalam musim penghujan. Antisipasi yang kita lakukan berkolaborasi dengan kabupaten/kota adalah mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah,” jelas Tuahta.
Dalam upaya penguatan daerah, BPBD Sumut telah meminta bupati dan walikota untuk bersiap siaga. Tindakan utama yang diinstruksikan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan bantuan sebesar Rp3,5 miliar untuk memperkuat BPBD di tingkat kabupaten/kota. “Diharapkan dengan bantuan ini, BPBD kabupaten/kota dapat lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” katanya.
Tuahta juga memastikan bahwa Pemprov Sumut akan turut serta secara langsung dalam membantu penanganan bila terjadi bencana, termasuk penyaluran bantuan logistik dan dukungan lainnya.
Dipaparkannya, data kejadian bencana di Sumut sepanjang tahun 2024. Mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 677 kejadian bencana. Angka ini didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebanyak 237 kejadian.
Terkait dampak bencana, menurut Tuahta, Gubernur Sumut juga terus mendorong seluruh kabupaten/kota untuk segera menyusun Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengembangkan strategi rehabilitasi yang efektif, mengurangi risiko, dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
”Gubernur Sumut mendorong seluruh kabupaten/kota untuk dapat menggunakan dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB RI atau Kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan perbaikan seluruh fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sarana-prasarana yang rusak akibat bencana,” katanya.
Tuahta juga merinci sejumlah kabupaten/kota yang telah menerima dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari BNPB RI untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2025, dengan total dana mencapai lebih kurang Rp88 miliar untuk empat kabupaten.
Daerah penerima dana hibah tersebut adalah Kabupaten Serdangbedagai untuk rehabilitasi dinding penahan tanah, box culvert, jembatan gantung, serta rehabilitasi dan rekonstruksi tanggul sungai dan DAM. Kabupaten Padanglawas untuk rekonstruksi jalan, jembatan, Daerah Irigasi, saluran air bersih (SAB), ruang kelas sekolah, hingga rekonstruksi rumah guru sekolah dan rehabilitasi MCK sekolah.
Kemudian Kabupaten Asahan dana hibahnya untuk rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jembatan. Serta Kabupaten Nias Utara dananya untuk rekonstruksi jalan, rehabilitasi jembatan, dan rekonstruksi tembok penahan tanah.
(mdc/mz)
