MEDAN. Beras oplosan yang tengah ramai dibicarakan, pada dasarnya masyarakat kerap luput atau tidak mengetahui perbedaannya. Dalam parakteknya, beras yang didistribusikan ke masyarakat memiliki ragam kualitas yang berbeda. Namun memang dibutuhkan pengawasan atau monitoring untuk memastikan bahwa kualitas beras yang dijual itu sesuai dengan kemasan yang tercantum.
Khususnya untuk beras yang dilabeli dengan kualitas medium atau premium. Karena masyarakat umumnya langsung percaya dengan kemasan tanpa mengecek secara langsung.
“Jadi kalau pemerintah ingin memastikan bahwa beras yang didistribusikan ke masyarakat memenuhi kriteria kualitas yang sesuai dengan kemasannya, maka bisa dilakukan dengan cara mengambil sampel beras secara berkala untuk dilakukan pengujian di laboratorium,” kata Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin, di Medan, Selasa (15/7/2025).
Sebab, kalau masyarakat yang diminta untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap kualitas beras. Masyarakat pada umumnya lebih melihat warna beras, bau, pecahannya berikut harganya. Dari kriteria tersebut masyarakat juga tidak bisa lantas menyimpulkan apakah beras tersebut termasuk dalam kategori medium, premium atau jenis lainnya.
Apalagi kalau mengacu kepada kriteria lain seperti presentase derajat sosoh, kadar air, butir menir hingga butir patah. Jelas untuk memastikan presentase dari kadar beras tersebut dibutuhkan bantuan alat atau teknologi.
“Sehingga saya menyarankan fungsi pengawasan atau kontrol sebaiknya dilakukan di level pemerintah, masyarakat tinggal menikmati saja,” jelasnya.
Sebab, kalau mengandalkan laporan masyarakat, saya meragukan kemampuan masyarakat untuk memilah jenis beras tesebut berdasarkan derajat kualitasnya.
Karena potensi laporannya salah cukup besar. Untuk mengidentifikasi awal apakah beras berpotensi dioplos atau tidak sebenarnya cukup mudah. Tinggal hitung berapa HPP (harga pokok produksi) di level kilang, lantas bandingkan dengan harga di level konsumen.
Sebagai contoh, jika harga gabah kering giling di level produsen sebesar 8.000 per Kg, sementara rasio gabah menjadi besar sebanyak 50%, namun harga beras dijual diikisaran 14 ribu per Kg.
Padahal harga keekonomiannya bisa mencapai 16 ribu per Kg. Dari contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga beras yang dijual terbilang murah.
Ada kemungkinan beras tersebut dioplos, atau kilang menekan untung, bisa jadi beratnya tidak sesuai takaran, atau kemungkinan lain yang bisa ditindak lanjuti. Jadi memang fungsi pengawasan itu bisa dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa masyarakat membeli beras sesuai dengan kualitasnya.
(trs)
