MEDAN. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara menggelar aksi untuk rasa terkait penurunan atau perubahan drastis dan signifikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ketua DPRD Deliserdang, ZS, Kamis (3/7/2025) di Polda Sumut, Jalan SM. Raja, Medan.
Pihaknya menilai bahwa hal itu tidak masuk akal, dan terima oleh publik bahwa kekayaan Ketua DPRD Deliserdang itu.
Hal itu dibuktikan pada tahun 2022 total kekayaan mencapai Rp21.904.8857.118 dan turun drastis pada tahun 2023 dengan total kekayaan senilai Rp5.351.411.119.
“Hal yang sangat fantastis, tidak transparan dalam penggunaan, mutasi atau pelepasan aset yang sesuai ketentuan pelaporan LHKPN. Patut diduga yang bersangkutan bermain dibalik persoalan ini,” ucap Sekretaris IPA Sumut Ahmad Irham, saat berlangsung unjuk rasa.
Selain itu, PW IPA Sumut juga meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa Ketua DRPD Deliserdang terkait kejanggalan LHKPN Tahun 2022-2023 yang diduga kuat terjadi kejanggalan LHKPN tersebut.
“Telaah temuan itu, dan segera panggil dan periksa Ketua DPRD Deliserdang. Harus diselidiki aliran dana, potensi gratifikasi, atau tindak pidana korupsi yang menyebabkan ketidaksesuaian LHKPN tersebut,” ujar Irham sapaan akrabnya yang turut didampingi Koordinator Aksi, Rusydi.
Saat menyambangi Kejati Sumut, PW IPA Sumut juga meminta untuk segera memeriksa dugaan kegiatan fiktif berupa kegiatan Reses maupun Sosialisasi Peraturan Anggota DPRD Deliserdang periode Tahun 2019-2024 senilai 1,9 Milliar.
Diakhir unjuk rasa, mereka berharap kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkhusus Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memproses persoalan ini, dan memberikan perhatian khusus serta menelusuri aliran dana, mutasi rekening dan transaksi keuangan lainnya yang mencurigakan.
“Kami akan sambangi Kantor KPK dan sejumlah lembaga instansi lainnya dalam waktu dekat, untuk segera mengusut persoalan ini hingga selesai,” pungkasnya mengakhiri.
(trs/red)
