MEDAN – Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (PW ISARAH) Sumatera Utara mengecam munculnya petisi yang mendesak pembubaran organisasi masyarakat (ormas) GRIB pascaaksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
PW ISARAH Sumut menilai desakan pembubaran tersebut tidak tepat apabila hanya didasarkan pada tindakan sejumlah oknum. Sebab, perbuatan individu tidak semestinya dijadikan alasan untuk membubarkan seluruh organisasi tanpa melalui proses dan kajian hukum yang jelas.
Ketua PW ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, ST., M.I.Kom menegaskan, setiap persoalan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan harus disikapi secara objektif dan mengedepankan prinsip negara hukum. Menurutnya, penilaian terhadap sebuah ormas tidak boleh hanya didasarkan pada opini, tekanan massa, maupun petisi yang berkembang di ruang publik.
Ia juga mengingatkan bahwa GRIB memiliki rekam jejak berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Sejumlah kegiatan tersebut di antaranya bedah rumah dan pemberian santunan kepada anak yatim.
Karena itu, menurut PW ISARAH Sumut, tindakan oknum yang diduga melakukan pelanggaran harus diproses secara individual sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan serta-merta dijadikan dasar untuk menghapus keberadaan organisasi secara keseluruhan.
PW ISARAH Sumut juga menekankan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan harus memiliki dasar hukum yang kuat. Setiap keputusan terkait pembubaran ormas wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai larangan aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Lebih lanjut, PW ISARAH Sumut mengimbau para penggagas petisi agar tidak terburu-buru membangun opini yang berujung pada tuntutan pembubaran GRIB. Mereka diminta mengedepankan tabayun atau musyawarah dengan pimpinan organisasi guna mencari kejelasan dan menyelesaikan persoalan secara proporsional.
Menurut PW ISARAH Sumut, kehidupan demokrasi harus memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan melalui dialog, mekanisme hukum, dan penghormatan terhadap hak berserikat serta berkumpul.
Oleh karena itu, wacana pembubaran GRIB sebaiknya tidak dijadikan polemik yang berkembang tanpa dasar hukum dan kajian komprehensif.
“Jangan ngawur dalam menyikapi persoalan. Semua harus sesuai hukum. Jangan karena tindakan oknum, kemudian seluruh organisasi harus menanggung akibatnya,” demikian sikap PW ISARAH Sumut.
PW ISARAH Sumut berharap semua pihak dapat menahan diri, menghindari pernyataan provokatif, serta mengutamakan dialog demi menjaga iklim demokrasi dan kondusivitas masyarakat. (Red)
